JAKARTA - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya akan melakukan rehabilitasi besar-besaran di kawasan rawan bencana termasuk di empat Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar Kabupaten Teluk Wan-doma, kawasan terjadi Banjir Wasior, Papua Barat.
Menurutnya, alokasi dana untuk rehabilitasiakan diambil dari alokasi dana rehabilitasi Rp3 triliun yang akan disahkan dalam APBN 2011 pada 26 Oktober.
"Untuk mengatasi banjir Wasior, kita akan segera lakukan relokasi penduduk dan rehabilitasi besar-besaran di sekitar 4 DAS kritis sekitar zona penyangga Cagar Alam Wondiboi seluas 73.022 hektar dekat kawasan banjir Waisor," ujar menhut di Jakarta, Senin (11/10).
Menurutnya, seharusnya memang cagar alam merupakan kawasan yang tidak boleh diotak-atik dan dijadikan pemukiman. Namun faktanya, di kawasan zona penyangga sudah terbentuk kota untuk pemukiman. "Kawasan Wasior ini merupakan kawasan bergunung dan curam, rawan longsor, ketika hujan enam hari enam malam itu terjadi telaga yang ada disekitar DAS di Wasior tak mampu menampng sehingga terus mengalir ke hilir yang sudah padatpenduduk," kata menhut.
Ia menjelaskan empat DAS yang meluap itu yakni DAS Miei, DAS Manggrai, DAS Iriati, dan DAS Wanayo masuk kategori DAS kritis sehingga Kemen-hut akan melakukan rehabilitasi di kawasan tersebut.
Ia menambahkan wilayah Wasior yang memang masih jadi zona penyangga segera steril dari pemukiman yang memang kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) itu tidak boleh sembarangan beralih fungsi. Oleh sebab itu, menurutnya,Wasior tidak tepat untuk dijadikan pemukiman padat dan dijadikan kota.
Selain akan melakukan rehabilitasi kawasan, lanjut Zulkifli, upaya penataan wilayah sesuai dengan kaidah lingkungan yang lestari juga harus ditaati pemerintah daerah setempat.
Karenanya, kata menhut, pihaknya mengusulkan Pemda Papua Barat memperhatikan kaidah penataan lingkungan yang lestari dalam usulan revisi tata ruang dan wilayahnya yang juga belum di sampaikan kepada Kemenhut.
Sementara itu terkait penertiban usaha kehutanan (HPH), menhut mengakui akan mengawasi ketat setiap konsesi HPH yang kini masih aktif di seluruh Papua. "Di Wasior sendiri tidak ada HPH, tapi di wilayah Papua Barat ada 24 unit HPH yang kita awasi ketat, satunya sudah berakhir masa konsesinya tahun ini dan kita tidak perpanjang," jelas Menhut.
Sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuding, pembalakan liar atau illegallogging menjadi salah satu yang menyebabkan banjir bandang di Wasior, Papua Barat, yang terjadi Senin (4/10).
"Kami punya bukti, foto yang memperlihatkan bahwa kayu-kayu yang hanyut dalam banjir adalah kayu hasil pembalakan," kata Direktur Eksekutif Walhi Berry Nahdian Furqan.
Namun hal ini dibantah Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, yang baru saja pulang dari Wasior. Menurut dia, posisi Wasior ada di bawah cagar alam Wondiboy, sehingga mustahil ada yang melakukan penebangan liar di sana.
"Kami melihat dengan helikopter, sektor hutan masih padat dari sisi vegetasi. Dan (bencana) kemarin itu, gunung yang paling puncak sekalipun longsor. Log-log yang turun itu kami amati bukan potongan kayu (illegal logging), tapi potongan dari po- ( hon yang ikut longsor," ujarnya.
Menurut Berry, tutupan hutan yang sangat padat tidak bisa disimpulkan-tak terjadi pembalakan di dalamnya. "Praktek-praktek yang memiliki HPH juga sering melakukan (illegal logging)," katanya.
Sementara soal kerugian materil akibat bencana banjir bandang yang melanda Wasior, pemerintah belum bisa mengkalkulasi. Diperkirakan mencapai ratusan miliar. Selain merusak bangunan pemerintah, banjir juga memporakporandakan perumahan penduduk. "Kerugian sekitar ratusan miliar, itu perkiraan kita, narnun untuk lebih jelasnya nanti tunggu hasil pendataan yang akurat dari tim kami," kata Piter Lambey, Asisten I Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
Sumber: http://bataviase.co.id/node/416507
Tidak ada komentar:
Posting Komentar